Skip to main content

Koruptor di Sumbar akan Disikat Habis

Anggota BPIKPNPN dengan Kapolda Sumatera Barat
PADANG — Badan Peneliti Independen (BPI) kekayaan pejabat negara dan pengusaha nasional menjamin, pihaknya akan mendeteksi penyalahgunaan uang negara di Sumbar. Ormas nasional ini akan bekerja sama dengan semua penegak hukum di sini.

“Uang negara jangan dicuri, itu milik rakyat, sudah tidak zamannya lagi ada yang korup,” kata Ketua BPI Sumbar, Dedi Asmara saat mendapingi petinggi BPI berkunjung ke Kejaksaan Tinggi dan Polda Sumbar, Senin (22/12).

Rombongan BPI yang terdiri dari Ketua Umum Rahmad Sukendar, Waketum Giuseppe Kapoyos, Sekjen Yusmen Berto, Wakil Sekjen Eko Supahwono, dan Ketua Provinsi Sumbar Dedi Asmara mendatangi dan melakukan kerja sama dengan dua instansi terkait untuk memberantas bahaya laten korupsi.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Chaerul Amir mengatakan, pihaknya menyambut hangat kedatangan rombongan BPI dan akan melakukan kerja sama untuk memberantas tindak pidana korupsi yang ada di wilayah hukumnya.

“Kami menyambut hangat kedatangan rombongan BPI dan akan berkoordinasi serta bekerja sama untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat maupun pengusaha di Sumbar,” kata Chaerul.
Hal senada juga dikatakan, Kapolda Sumbar Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto, pihaknya juga memberikan apresiasi atas BPI yang akan mendukung dan membantu kinerja kepolisian di bidang hukum pidana umum maupun korupsi.

“Tanpa ada dukungan dari masyarakat, seperti LSM dan ormas, penegak hukum tidak akan sempurna dalam menegakkan hukum,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, ke depannya Polda Sumbar akan menggandeng BPI dalam menegakkan hukum di Sumbar.

“Kita akan bekerja sama dengan BPI Sumbar dalam mengawal penegakan hukum di Ranah Minang ini,” kata jenderal bintang satu itu.

Ketua Umum BPI, Rahmad Sukendar mengatakan, kedatangannya ke Sumbar bersama rombongan dalam rangka memperingati hari jadi BPI ke-4, sekaligus pengukuhan pengurus wilayah Sumbar.

“Dengan terbentuk dan dikukuhkan BPI di Sumbar, sedikit banyaknya bisa membantu kinerja Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan mitra kerja BPI,” kata Rahmad.

Ia mengatakan, BPI akan membentuk jaringan di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Jaringan tersebut, akan mengawal dan membantu proses penegakan hukum baik itu pidana umum maupun pidana khusus.

“Kami telah membentuk dan akan mengukuhkan seluruh BPI yang tersebar di setiap provinsi. Dengan adanya BPI ini, kami akan mengawal proses penegakan hukum dan mengawal uang negara supaya tidak disalahgunakan oknum tertentu,” katanya.

Sementara itu, Ketua BPI Sumbar Dedi Asmara yang mendapatkan amanah sebagai pimpinan di Sumbar, akan membentuk jaringan di setiap kabupaten/kota. Selain itu, setelah mendapatkan mandat dan pengukuhan dari pusat, pihaknya langsung melakukan pemetaan terkait adanya dugaan pelanggaran tindak pidana maupun khusus yang dilakukan pejabat negara maupun pengusaha.

“Setelah mendapatkan amanah ini, saya akan membuat program dan akan membantu kinerja Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan mitra maupun perpanjangan tangan BPI di lapangan,” kata dia.

Dedi juga mengatakan, dirinya berterima kasih telah diberikan amanah sebagai pimpinan di Sumbar. Sebab, secara pribadi ia menolak keras adanya dugaan korupsi ataupun tindak pidana lainnya yang dilakukan pengusaha atau pejabat negara.

“Saya mengecam keras adanya pelanggaran tindak pidana umum maupun khusus yang dilakukan pengusaha ataupun pejabat negara di Sumbar. Sebab, akibat ulah oknum ini, menyengsarakan rakyat kecil,” kata pengusaha itu.

Selain itu, BPI juga akan berkunjung ke kantor Gubernuran Sumbar untuk melakukan kerja sama sekaligus sosialisasi dengan pemerintah setempat.
“Saya yang diberikan amanah, untuk mengawal Sumbar, siap mengawal APBD yang ada. Sekali lagi, saya akan sikat pelaku korupsi yang ada di Sumbar tanpa pandang bulu, siapa pun dia saya siap membawa dia ke ranah pengadilan,” tegasnya. 

(Sumber Kutipan : http://hariansinggalang.co.id/koruptor-di-sumbar-akan-disikat-habis )

Comments

Popular posts from this blog

Kapolda Jambi Ajak Warga Hindari Berita Hoax

Laporan Raden Soehoer Sumber : Infojambi.com WN-Jambi : Saat ini berita hoax makin menjadi-jadi, apalagi di media sosial. Kapolda Jambi, Brigjen Pol Muchlis AS, saat kunjungan kerja (kunker) ke Polres Batanghari, Rabu (7/3/2018) mengharapkan seluruh warga Jambi dan Batanghari menghindari berita hoax atau pemberitaan yang menyebarkan kebohongan, menyampaikan pesan pesan ujaran kebencian, termasuk provokasi yang menyebabkan masyarakat jadi berkotak-kotak atau berpecah belah. “Agar selalu kondusif, mulai saat ini hindari berita hoax dan sejenisnya,” kata Kapolda. Brigjen Pol Muchlis AS Orang nomor satu di Kepolisian Daerah Jambi ini merupakan putra Batanghari. Dia juga menyampaikan pesan khusus untuk masyarakat Kabupaten Batanghari, agar selalu menjaga situasi yang sudah kondusif dan menjaga kebhinekaan. “Untuk masyarakat Kabupaten Batanghari, saya berpesan agar menjaga situasi yang sudah kondusif. Menjaga nilai-nilai kebersamaan dan kebhinekaan dan saling menghorm

Kelahiran TNI Mulanya Tidak Direstui

Pelantikan Jendral Soedirman dilakukan oleh Presiden Soekarno [Foto/Perpustakaan Nasional] Pemerintah RI setelah proklamasi lebih mengedepankan jalur diplomasi ketimbang membentuk angkatan perang. BKR bermunculan di berbagai daerah atas inisiatif kaum muda dan menjadi cikal-bakal TNI. Usulan agar dibentuknya angkatan perang RI sempat ditolak. Hingga lahirlah BKR yang pada akhirnya nanti beralih-rupa menjadi TNI. WN - Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 itu tidak hanya memberikan kebahagiaan, namun sekaligus kewaspadaan. Jepang masih menjadi ancaman meski sudah kalah perang. Bisa saja terjadi bentrokan sebelum pasukan Sekutu tiba untuk melucuti senjata mereka. Selain itu, Sekutu juga perlu diwaspadai. Situasi genting ini memunculkan silang pendapat antara kaum muda dengan golongan tua. Para pemuda menginginkan agar Indonesia secepatnya membentuk angkatan perang, setidaknya untuk membela diri jika terjadi hal-hal di luar perkiraan. Apalagi, di berbaga

Presiden Joko Widodo : Tidak Ada Ruang Bagi PKI

JAKARTA- Presiden Joko Widodo  menegaskan agar sejarah kelam kekejaman PKI terulang lagi. Demikian disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur,  (1/10). Bagi Jokowi, Hari Kesaktian Pancasila ini memiliki empat makna. "Yang pertama, jangan sampai sejarah kelam, kekejaman PKI, itu terulang lagi," Tegas Jokowi usai menghadiri upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur,(1/10). Selanjutnya, Hari Kesaktian Pancasila harus dimaknai agar bangsa Indoensia tetap berpegang teguh pada Pancasila dan menjaga persatuan kesatuan. Sehingga, tak ada ruang bagi ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila di Tanah Air. "Apalagi memberi ruang kepada PKI. Tidak," tegasnya. Makna ketiga yakni menegaskan posisi pemerintah yang berpegang teguh terhadap TAP MPRS Nomor 25 tahun 66. Di mana dengan jelas dilarang adanya PKI. "Artinya apa? Komitmen kita, komitmen sa