Halloween party ideas 2015


Laporan Raden Soehoer
Sumber : Infojambi.com

WN-Jambi : Saat ini berita hoax makin menjadi-jadi, apalagi di media sosial. Kapolda Jambi, Brigjen Pol Muchlis AS, saat kunjungan kerja (kunker) ke Polres Batanghari, Rabu (7/3/2018) mengharapkan seluruh warga Jambi dan Batanghari menghindari berita hoax atau pemberitaan yang menyebarkan kebohongan, menyampaikan pesan pesan ujaran kebencian, termasuk provokasi yang menyebabkan masyarakat jadi berkotak-kotak atau berpecah belah.
“Agar selalu kondusif, mulai saat ini hindari berita hoax dan sejenisnya,” kata Kapolda.
Brigjen Pol Muchlis AS
Orang nomor satu di Kepolisian Daerah Jambi ini merupakan putra Batanghari. Dia juga menyampaikan pesan khusus untuk masyarakat Kabupaten Batanghari, agar selalu menjaga situasi yang sudah kondusif dan menjaga kebhinekaan.
“Untuk masyarakat Kabupaten Batanghari, saya berpesan agar menjaga situasi yang sudah kondusif. Menjaga nilai-nilai kebersamaan dan kebhinekaan dan saling menghormati antara satu sama lain,” ungkap Kapolda.
Saat kunker ke Kabupaten Batanghari, rombongan Kapolda disambut oleh Bupati Batanghari Ir Syahirsah SY, Kapolres Batanghari AKBP Ade Rahmat Idnal, jajaran Polres Batanghari dan Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari Novika M Rauf SH MH.
Dalam kunker tersebut, Kapolda memberikan arahan kepada seluruh pejabat dan personel Polres Batanghari. Dia minta jajaran Polres Batanghari terus menjalin sinergitas dengan TNI.
“Selalu jaga sinergisitas antara TNI dan Polri untuk mengamankan, mencegah dan mengantisipasi yang menyangkut sumber daya alam, baik itu illegal driling maupun illegal daiming,” kata Kapolda. (IJ2)

Petugas Ditresnarkoba Polda Jambi

LAPORAN ANDRA RAWAS
Sumber  : infojambi.com 
WN-JAMBI : Takut dirazia petugas gabungan Ditresnarkoba Polda Jambi, Rabu (7/3/2018), pengunjung tempat hiburan malam, Grand Club di kawasan Telanaipura, Kota Jambi, panik.
Sebagian besar pengunjung berusaha melarikan diri. Petugas gabungan ini memang sedang menggelar razia Anti Narkotika (Antik) Siginjai 2018.
Sejumlah pengunjung yang tengah mabuk minuman keras digeledah. Mereka bahkan menjalani test urine. Dalam razia ini dilibatkan pula Tim Dokkes Polda Jambi yang dikawal ketat polisi bersenjata.
Dari tes urine tersebut, empat orang pengunjung dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Satu diantaranya wanita. Mereka kemudian diamankan di Polda Jambi.
“Sudah lamo aku makai narkoba, terkahir aku pakai inex,” kata Fitri, wanita yang terjaring razia saat diinterogasi petugas.
Fitri mengaku terakhir memakai narkoba Rabu sore, di Pulau Pandan. “Tadi jugo makai, tapi barangyo dak bagus,” kata pengujung lain, Indra menggunakan bahasa Jambi.
Pantauan INFOJAMBI.COM, para pengunjung karaoke Grand Club ada yang bersembunyi di ruangan kosong. Selain menggeledah para pengunjung, polisi juga memeriksa ruangan karaoke.
Empat orang pengunjung karaoke ditemukan dalam satu ruangan. Tiga laki-laki, satu wanita. Setelah menjalani pemeriksaan mereka diserahkan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi.(IJ2)


Wakil Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum
WN-Jambi : Selasa (27/2/18), Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum,  membuka Rapat Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Provinsi Jambiyang mengusung tema “Kita Tingkatkan Sinergisitas Program dan Kegiatan BPSDM Guna Terwujudnya Jambi TUNTAS 2021,” bertempat di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi.

Wagub menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki etika profesi, profesional dalam melaksanakan tugas pelayanan maupun pembangunan. “ASN harus profesional, memiliki etika profesi,  dan bebas KKN yang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” tegas Wagub.

Rakor yang diselenggarakan menjadi harapan guna peningkatan kemampuan serta peran ASN dalam percepatan pembangunan agar bersesuaian dengan program yang pro rakyat.
“Tingkatkan koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia sampai ke tingkat yang paling bawah bahkan sampai ke desa-desa sehingga diperoleh aparatur sipil negara profesional yang memiliki kreativitas dan kompetensi serta daya saing yang handal,” harap Wagub.

Wagub berharap agar rapat koordinasi dapat menghasilkan satu program kegiatan unggulan Provinsi Jambi sekaligus langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan untuk  pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur Pemerintah provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota agar lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang, guna mendukung tercapainya visi Jambi TUNTAS 2021.

Kepala BPSDM Provinsi Jambi, H.M.Iskandar Nasution,SH,M.Si, melaporkan terkait pelaksanaan Rakor yang memiliki tujuan untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi hubungan sumber daya manusia, juga merupakan upaya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang diselenggarakan hingga 28 Februari 2018. “Kegiatan Rakor ini yang pertama dilakukan di BPSDM, sebelumnya diselenggarakan kegiatan seperti diklat fungsional dan lainnya,” sampai Kepala BPSDM.

Penyelenggaraan Rakor BPSDM Aparatur  yang diikuti seluruh perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota guna menyesuaikan beberapa aturan baru, agar dapat diselaraskan pada pemerintah daerah. “Banyak aturan baru 2017 dari Pemerintah Pusat tentang pengembangan potensi SDM aparatur  sipil negara,” kata Kepala BPSDM. ( DJ )



Pelantikan Jendral Soedirman dilakukan oleh Presiden Soekarno [Foto/Perpustakaan Nasional]

WN- Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 itu tidak hanya memberikan kebahagiaan, namun sekaligus kewaspadaan. Jepang masih menjadi ancaman meski sudah kalah perang. Bisa saja terjadi bentrokan sebelum pasukan Sekutu tiba untuk melucuti senjata mereka. Selain itu, Sekutu juga perlu diwaspadai.

Situasi genting ini memunculkan silang pendapat antara kaum muda dengan golongan tua. Para pemuda menginginkan agar Indonesia secepatnya membentuk angkatan perang, setidaknya untuk membela diri jika terjadi hal-hal di luar perkiraan. Apalagi, di berbagai wilayah di tanah air telah berdiri laskar-laskar bersenjata yang tidak terbilang banyaknya (S.A. Djamhari, Ichtisar Sejarah Perjuangan ABRI, 1971:2).

Bagi kaum muda, dibentuknya suatu badan pembelaan negara amat diperlukan jika Indonesia ingin benar-benar menjadi negara yang berdaulat. Setelah merdeka, sudah saatnya seluruh elemen bangsa bersatu untuk merebut kekuasaan negara sepenuhnya yang masih berada di tangan penguasa Jepang. Dan, untuk mewujudkan misi itu, Indonesia harus punya angkatan perang.

Antara Perlawanan dan Diplomasi

Akan tetapi, tidak semua pihak sepakat dengan wacana yang digaungkan kaum muda itu. Sebagian dari golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan yang telah diproklamirkan dapat dipertahankan tanpa bentrokan, yaitu dengan memperoleh pengakuan dari Sekutu selaku pemenang Perang Dunia II. 

Atas dasar keyakinan itu, golongan tua berpendapat bahwa jalur diplomasi menjadi pilihan yang paling tepat dan rasional untuk mengawal kemerdekaan, bukan dengan cara kekerasan termasuk membentuk angkatan perang sendiri kendati hal tersebut sangat memungkinkan untuk dilakukan.

Kaum muda tetap enggan berdiam diri. Pada 19 Agustus 1945, para pimpinan pemuda di Jakarta menyusun rancangan dekrit pembentukan tentara Indonesia sebagai kelengkapan negara yang telah diproklamirkan, sekaligus untuk menghadapi penguasa Jepang yang masih lengkap persenjataannya (F. Sugeng Istanto, Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional, 1992:130).

Ternyata, tidak semua golongan tua menentang rencana itu. Ada sejumlah anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang satu suara dengan para pemuda, termasuk Abikoesno Tjokrosoejosodan Otto Iskandardinata. Mereka membawa rancangan pembentukan tentara Indonesia rumusan kaum muda itu ke sidang PPKI.

Penjelasan yang dipaparkan Abikoesno Tjokrosoejoso dan Otto Iskandardinata di sidang PPKI sebenarnya sempat diterima meskipun masih terjadi pro dan kontra. Namun, nyali para pengampu negara saat itu kembali menciut begitu penguasa Jepang mengetahui rancangan pembentukan angkatan bersenjata tersebut. Jepang menganggap hal itu sebagai upaya terang-terangan untuk melawan mereka.

Penguasa Jepang yang masih berada di Indonesia pun bertindak cepat dengan membubarkan beberapa kesatuan perang bentukannya yang melibatkan orang-orang Indonesia, seperti Pembela Tanah Air (PETA)dan Heiho. Jepang bahkan melucuti senjata mereka untuk menghindari perlawanan yang tidak dikehendaki.

Di sisi lain, para pimpinan RI merasa bahwa perumusan rancangan angkatan bersenjata sebagai kesalahan besar. Maka, rancangan dekrit pembentukan tentara yang sempat disetujui itu kemudian diubah menjadi maklumat pembentukan suatu badan keamanan saja. Momen inilah yang menjadi awal kelahiran Badan Keamanan Rakyat atau BKR (Adam Malik, Riwayat dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan, 1970:67).

Pembentukan BKR pada 22 Agustus 1945 –dan diresmikan Presiden Sukarno sehari kemudian– tidak dilakukan secara gamblang agar Jepang tidak curiga. Oleh para perumus negara Indonesia, BKR hanya disisipkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang telah dibentuk dua hari sebelumnya. 

BPKKP sendiri sebenarnya bermula dari badan pembantu prajurit atau Badan Pembantu Pembelaan (BPP) bentukan Jepang yang sudah ada jauh sebelumnya. Wadah ini dibentuk Jepang untuk menaungi kesatuan-kesatuan prajurit yang melibatkan orang-orang lokal, termasuk PETA, Heiho, Seinendan, Keibodan, dan lain-lainnya itu (Sejarah TNI Jilid I 1945-1949, 2000:1).

Awalnya, BKR tidak ditempatkan sebagai angkatan bersenjata reguler, melainkan hanya untuk menjaga keamanan saja. BKR juga bukan merupakan institusi yang dibebani tanggung jawab sebagai pertahanan negara. Tapi, pada perkembangannya nanti, BKR justru berkembang sendiri menjadi korps pejuang bersenjata (A.H. Nasution, Tentara Nasional Indonesia Jilid 1, 1970:115).

Jalan Terjal Menjadi TNI

Kendati golongan tua berhati-hati dalam memposisikan BKR, namun tidak bagi kaum muda. Mereka justru melihat ini adalah peluang besar untuk menggalang kekuatan militer. Maka, struktur kepengurusan BKR pun dirumuskan dengan lebih serius, dan terbentuklah BKR tingkat pusat di Jakarta. BKR digalang para pemuda yang pernah mendapatkan pelatihan militer dari Jepang maupun Belanda.

BKR Pusat lalu disahkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang dibentuk pada 29 Agustus 1945. BKR di Jakarta ini dimotori anak-anak muda pemberani macam Moefreni Moekmin, Daan Mogot, Latief Hendraningrat, Arifin Abdurrachman, Zulkifli Lubis, Kaprawi, Priyatna, Soeroto Koento, Daan Jahja, Sutaklasana, dan lainnya (Pamoe Rahardjo, Badan Keamanan Rakyat: Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia, 1995:157).

Diresmikannya BKR Pusat memantik pembentukan laskar-laskar serupa di berbagai wilayah di tanah air. Di sejumlah daerah di Jawa Barat, termasuk di Bogor, Bandung, Garut, Majalengka, Tasikmalaya, Ciamis, Lembang, Purwakarta, atau Sumedang, misalnya, BKR diprakarsai oleh Husein Sastranegara, Ibrahim Adjie, Arudji Kartawinata, Pardjaman, Amir Machmud, Umar Wirahadikusumah, dan lainnya.


Dari Jawa Timur, BKR terbentuk berkat kerja-keras Jonosewojo, Soengkono, dan Soetomo alias Bung Tomo (baca: Ora Dadi Jenderal Ora Patheken). Sedangkan Soedirman, juga G.P.H. Djatikusumo serta beberapa tokoh lainnya, mempelopori pembentukan BKR di Jawa Tengah. Soedirman inilah yang kelak dikenal sebagai Panglima Besar Angkatan Perang RI.
    Tak hanya unsur darat (cikal-bakal TNI AD), BKR juga merambah sektor laut dan udara. BKR Laut yang kelak menjadi TNI AL juga dibentuk atas peran besar para pemuda yang sebelumnya berkecimpung di bidang pelayaran seperti R.E. Martadinata, Mas Pardi, R. Suryadi, dan lainnya. BKR Laut Pusat diresmikan pada 10 September 1945 yang segera diikuti dengan pembentukan turunannya di berbagai daerah.

    Begitu pula di sektor angkasa. BKR Udara yang merupakan generasi pendahulu TNI AU dirintis oleh para mantan anggota korps penerbangan Belanda, macam Militaire Luchtvaart (ML), Marine-Luchtvaartdienst (MLD), dan Vrijwillig Vliegers Corps, maupun Jepang yakni Rikugun Koku Butai, Kaigun Koku Butai, serta Nanpo Koku Kabusyiki. BKR Udara berdiri di daerah-daerah yang memiliki pangkalan udara (Sejarah TNI Angkatan Udara: 1945-1949, 2004:8).

    Bermunculannya BKR di berbagai wilayah pada mulanya tidak terkoordinasi dengan baik dari pusat karena situasi yang genting pada saat itu seiring kedatangan pasukan Sekutu yang diboncengi oleh tentara Belanda. BKR-BKR di daerah-daerah ini berdiri atas peran para pemuda setempat, terlebih setelah diresmikannya BKR Pusat di Jakarta.

    Tidak semua wilayah di Indonesia pernah mengalami masa-masa pembentukan BKR lantaran keterbatasan akses komunikasi dan informasi pada waktu itu, terutama di luar Jawa. Namun kaum muda di sana berinisiatif membentuk laskar-laskar perjuangan yang kelak juga melebur ke dalam angkatan perang RI. 

    Di sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan, misalnya, tidak pernah ada BKR, melainkan laskar-laskar perjuangan seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API), Penjaga Keamanan Rakyat (PKR), Badan Penjaga Keamanan Rakyat (BPKR), Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI), Barisan Pemuda Republik Indonesia (BPRI), dan seterusnya.

    BKR memang sempat tidak mendapat restu dari pemerintah awal RI yang mengutamakan jalur diplomasi. Namun, tindakan nekat BKR yang menjamur di berbagai daerah, juga berbagai jenis laskar perjuangan, inilah yang justru menjadi pengawal kedaulatan republik dari ancaman Sekutu maupun Belanda, juga sisa-sisa tentara Jepang.

    Pada perkembangannya, BKR nantinya resmi dijadikan sebagai angkatan perang RI. Dimulai dari peningkatan fungsi BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sejak 5 Oktober 1945 (yang kemudian ditetapkan sebagai hari ulang tahun TNI), kemudian berganti nama Tentara Republik Indonesia (TRI) pada 26 Januari 1946, dan akhirnya menjadi TNI sejak 3 Juni 1947. 


    JAKARTA- Presiden Joko Widodo  menegaskan agar sejarah kelam kekejaman PKI terulang lagi. Demikian disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur,  (1/10).
    Bagi Jokowi, Hari Kesaktian Pancasila ini memiliki empat makna. "Yang pertama, jangan sampai sejarah kelam, kekejaman PKI, itu terulang lagi," Tegas Jokowi usai menghadiri upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur,(1/10).
    Selanjutnya, Hari Kesaktian Pancasila harus dimaknai agar bangsa Indoensia tetap berpegang teguh pada Pancasila dan menjaga persatuan kesatuan. Sehingga, tak ada ruang bagi ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila di Tanah Air.
    "Apalagi memberi ruang kepada PKI. Tidak," tegasnya.
    Makna ketiga yakni menegaskan posisi pemerintah yang berpegang teguh terhadap TAP MPRS Nomor 25 tahun 66. Di mana dengan jelas dilarang adanya PKI. "Artinya apa? Komitmen kita, komitmen saya, komitmen pemerintah jelas. Karena di TAP MPRS 25/66 jelas bahwa PKI itu dilarang. Saya kira tidak perlu diulang-ulang," kata dia.
    Dan makna Hari Pancasila yang terakhir bagi Presiden yakni mengajak seluruh komponen bangsa, dan menginstruksikan TNI-Polri dan lembaga-lembaga pemerintah untuk bersinergi membangun bangsa. Sehingga, tercipta persatuan dan ketenangan di masyarakat, terlebih saat menghadapi kompetisi global. (KB)



    Wagub Fachrori Buka Forum Ekonomi Daerah Provinsi Jambi
    Jambi, WN- Dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Jambi, Kamis (7/9) siang resmi dibuka.
    Acara yang diselenggarakan Badan Perencaan Daerah ini resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Jambi, H. Fachrori Umar aula Kantor Bappeda Provinsi Jambi.
    Dalam sambutannya, Wagub Fachrori Umar berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat mendorong peningkatan ekonomi daerah Provinsi Jambi melalui inflasi serta menciptakan iklim yang kondusif menuju Jambi Tuntas 2021.
    “Melalui forum ini semoga dapat meningkatkan ekonomi Provinsi Jambi menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya serta dapat mewujudkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi menuju Jambi Tuntas 2021,”ungkap Wagub.
    Selain itu, Wagub juga berharap dengan adanya kegiatan ini dapat mengurangi tingginya angka pengangguran yang ada di Provinsi Jambi.
    “dengan adanya kegiatan Forum yang sangat bermanfaat ini mudah-mudahan dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Provinsi Jambi,”tambah Wagub.
    Wagub juga mengatakan mudah-mudahan dapat menciptakan SDM yang kreatif dan produktif dalam membangun Jambi Lebih Baik Lagi.
    “semoga dengan adanya forum ini dapat menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih kreatif dan produktif untuk menciptakan Jambi Lebih Baik Lagi,” pungkas Wagub. (aun)

    Zola Apresiasi Aksi Damai Bersama Umat Muslim dan Umat Budha

    Jambi, WN- Pembantaian terhadap etnis muslim rohingya mendapat perhatian berbagai pihak termasuk GubernurJambi. Untuk itu, Gubernur Zola mengajak dan menghimbau masyarakat Provinsi Jambi untuk turut serta membantu etnis Rohingya dengan berbagai aksi damai dan donasi. Imbauan tersebut dikemukakan Zola dalam Dialog Wawasan Kebangsaan, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (06/09/2017) malam.
    “Kita telah sepakat untuk mengutuk dan mengecam tragedi yang terjadi di Rohingya dan memberikan dukungan serta perhatian kepada etnis Rohingya dengan melakukan aksi damai,” ungkap Zola. Hal tersebut dikemukakan Gubernur Zola
    Pada dialog wawasan kebangsaan, Zola mengatakan sangat penting dan strategis sekali sebagai upaya menjaga suasana kondusif yang merupakan modal utama dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Jambi, terlebih lagi dengan adanya tragedi yang terjadi di Rohingya.
    “Kita boleh memberikan perhatian dan dukungan kepada etnis Rohingya, tapi jangan sampai menimbulkan perpecahan diantara kita yang ada di Jambi. Kita bisa memberikan dukungan untuk mengecam tragedi kemanusiaan dengan aksi damai melakukan penggalangan dana bagi etnis Rohingya,” ujar Zola.
    Ditambahkan Zola,“Tragedi yang terjadi terhadap etnis Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan, jangan sampai kejadian tersebut dibawa-bawa kedalam isu-isu yang lainnya, sehingga mengakibatkan perpecahan di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi,” kata Zola
    Lebih lanjut, Gubernur Zola mengajak semua masyarakat Jambi untuk menyikapi kejadian ini dengan bijaksana, terutama terhadap berita-berita yang tersebar di media sosial, harus benar benar dicek sumber kebenaran berita tersebut, agar jangan sampai terhasut unsur provokasi.
    “Hati-hati dalam membaca berita, terutama berita-berita yang ada di media sosial, saya tidak mengatakan semua berita tersebut tidak benar, tetapi bijaksanalah dalam menyikapi berbagai berita yang ada di media sosial,” ungkap Zola.
    Gubernur Zola mengharapkan supaya melalui dialog wawasan kebangsaan tersebut dapat mengidentifikasi daerah rawan konflik yang ada di Provinsi Jambi, agar bisa dirumuskan langkah-langkah yang antisipatif serta penanganannya secara cepat, tuntas dan komperhensif untuk bisa meredam konflik tersebut.
    “Saya memberikan apresiasi kepada umat Muslim dan umat Budha di Provinsi Jambi yang telah bersama sama menggelar aksi damai dan memberi dukungan untuk etnis Rohingya dengan melakukan penggalangan dana yang akan didonasikan kepada etnis Rohingya,” pungkas Zola.
    Wakil Gubernur Jambi, H.Fachrori Umar juga berpesan kepada masyarakat Provinsi Jambi untuk selalu menjaga kerukunan antar umat beragama. “Kita, antar umat beragama harus hidup rukun secara berdampingan, selalu beribadah dan ingat kepada Tuhan kita karena semua agama mengajarkan kebaikan dan hidup secara damai,” pesan Wagub.
    Sebelumnya, Kapolda Jambi, Brigjen Polisi Priyo Widyanto menyampaikan, sampai dengan saat ini, kondisi Provinsi Jambi dalam kondisi yang sangat kondusif, ini semua berkat hasil kerja seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Jambi.
    “Alhamdulillah, Jambi dalam kondisi damai, karena damai itu indah. Kita tidak merasakan indahnya damai itu ketika kita dalam kondisi damai, tetapi ketika kita dalam kondisi yang tidak damai, maka kita sangat mendambakan damai itu sendiri. Oleh karena itu, marilah bersama sama kita jaga agar Provinsi Jambi ini tetap damai,” ujar Kapolda.
    Kapolda menghimbau kepada masyarakat Provinsi Jambi untuk terus menjaga kerukunan umat beragama, jangan sampai terprovokasi dengan oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa ini, khususnya Provinsi Jambi. “Kita sangat bersyukur, sampai sekarang kerukunan itu masih tercipta dengan baik. Bukti nyata yang bisa dilihat adalah dengan adanya penggalangan dana yang dilakukan oleh umat Muslim dan umat Budha untuk etnis Rohingya yang sedang mengalami konflik,” tutur Kapolda.
    “Momen seperti ini harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk saling bersilahturahmi sehingga setiap permasalahan sekecil apapun bisa dikomunikasi dengan cepat dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi diantara umat beragama, sehingga Jambi terus dalam keadaan kondusif,” pungkas Kapolda. (aun)
    WANDINEWSPAPER. Powered by Blogger.