H.Fachrori Umar,Tegaskan ASN Punya Etika Profesi dan Bebas KKN

Wakil Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum

WN-Jambi : Selasa (27/2/18), Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, membuka Rapat Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Provinsi Jambiyang mengusung tema “Kita Tingkatkan Sinergisitas Program dan Kegiatan BPSDM Guna Terwujudnya Jambi TUNTAS 2021,” bertempat di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi.

Wagub menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki etika profesi, profesional dalam melaksanakan tugas pelayanan maupun pembangunan. “ASN harus profesional, memiliki etika profesi, dan bebas KKN yang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” tegas Wagub.

Rakor yang diselenggarakan menjadi harapan guna peningkatan kemampuan serta peran ASN dalam percepatan pembangunan agar bersesuaian dengan program yang pro rakyat.

“Tingkatkan koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia sampai ke tingkat yang paling bawah bahkan sampai ke desa-desa sehingga diperoleh aparatur sipil negara profesional yang memiliki kreativitas dan kompetensi serta daya saing yang handal,” harap Wagub.

Wagub berharap agar rapat koordinasi dapat menghasilkan satu program kegiatan unggulan Provinsi Jambi sekaligus langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur Pemerintah provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota agar lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang, guna mendukung tercapainya visi Jambi TUNTAS 2021.

Kepala BPSDM Provinsi Jambi, H.M.Iskandar Nasution,SH,M.Si, melaporkan terkait pelaksanaan Rakor yang memiliki tujuan untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi hubungan sumber daya manusia, juga merupakan upaya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang diselenggarakan hingga 28 Februari 2018. “Kegiatan Rakor ini yang pertama dilakukan di BPSDM, sebelumnya diselenggarakan kegiatan seperti diklat fungsional dan lainnya,” sampai Kepala BPSDM.

Penyelenggaraan Rakor BPSDM Aparatur yang diikuti seluruh perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota guna menyesuaikan beberapa aturan baru, agar dapat diselaraskan pada pemerintah daerah. “Banyak aturan baru 2017 dari Pemerintah Pusat tentang pengembangan potensi SDM aparatur sipil negara,” kata Kepala BPSDM. ( DJ )

Comments

Kapolda Jambi Ajak Warga Hindari Berita Hoax

Laporan Raden Soehoer Sumber : Infojambi.com WN-Jambi : Saat ini berita hoax makin menjadi-jadi, apalagi di media sosial. Kapolda Jambi, Brigjen Pol Muchlis AS, saat kunjungan kerja (kunker) ke Polres Batanghari, Rabu (7/3/2018) mengharapkan seluruh warga Jambi dan Batanghari menghindari berita hoax atau pemberitaan yang menyebarkan kebohongan, menyampaikan pesan pesan ujaran kebencian, termasuk provokasi yang menyebabkan masyarakat jadi berkotak-kotak atau berpecah belah. “Agar selalu kondusif, mulai saat ini hindari berita hoax dan sejenisnya,” kata Kapolda. Brigjen Pol Muchlis AS Orang nomor satu di Kepolisian Daerah Jambi ini merupakan putra Batanghari. Dia juga menyampaikan pesan khusus untuk masyarakat Kabupaten Batanghari, agar selalu menjaga situasi yang sudah kondusif dan menjaga kebhinekaan. “Untuk masyarakat Kabupaten Batanghari, saya berpesan agar menjaga situasi yang sudah kondusif. Menjaga nilai-nilai kebersamaan dan kebhinekaan dan saling menghorm

Kelahiran TNI Mulanya Tidak Direstui

Pelantikan Jendral Soedirman dilakukan oleh Presiden Soekarno [Foto/Perpustakaan Nasional] Pemerintah RI setelah proklamasi lebih mengedepankan jalur diplomasi ketimbang membentuk angkatan perang. BKR bermunculan di berbagai daerah atas inisiatif kaum muda dan menjadi cikal-bakal TNI. Usulan agar dibentuknya angkatan perang RI sempat ditolak. Hingga lahirlah BKR yang pada akhirnya nanti beralih-rupa menjadi TNI. WN - Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 itu tidak hanya memberikan kebahagiaan, namun sekaligus kewaspadaan. Jepang masih menjadi ancaman meski sudah kalah perang. Bisa saja terjadi bentrokan sebelum pasukan Sekutu tiba untuk melucuti senjata mereka. Selain itu, Sekutu juga perlu diwaspadai. Situasi genting ini memunculkan silang pendapat antara kaum muda dengan golongan tua. Para pemuda menginginkan agar Indonesia secepatnya membentuk angkatan perang, setidaknya untuk membela diri jika terjadi hal-hal di luar perkiraan. Apalagi, di berbaga

Presiden Joko Widodo : Tidak Ada Ruang Bagi PKI

JAKARTA- Presiden Joko Widodo menegaskan agar sejarah kelam kekejaman PKI terulang lagi. Demikian disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, (1/10). Bagi Jokowi, Hari Kesaktian Pancasila ini memiliki empat makna. "Yang pertama, jangan sampai sejarah kelam, kekejaman PKI, itu terulang lagi," Tegas Jokowi usai menghadiri upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur,(1/10). Selanjutnya, Hari Kesaktian Pancasila harus dimaknai agar bangsa Indoensia tetap berpegang teguh pada Pancasila dan menjaga persatuan kesatuan. Sehingga, tak ada ruang bagi ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila di Tanah Air. "Apalagi memberi ruang kepada PKI. Tidak," tegasnya. Makna ketiga yakni menegaskan posisi pemerintah yang berpegang teguh terhadap TAP MPRS Nomor 25 tahun 66. Di mana dengan jelas dilarang adanya PKI. "Artinya apa? Komitmen kita, komitmen sa

Search This Blog