Presiden RI. Ir.Joko Widodo Wandinewspaper - Akhirnya pemerintah melaporkan ke pihak berwajib terkait pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden soal kabar Jokowi dan Jusuf Kalla meminta jatah ke PT Freeport Indonesia agar kontraknya diperpanjang Berdasarkan informasi pencatut nama Jokowi dan Jusuf Kalla dilakukan oleh seorang politisi terkenal dan berpengaruh. Bahkan Sudirman Said selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa pencatutan nama tersebut sudah berulang kali terjadi Sementara itu Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara mengatakan persoalan ini jangan dibuat serius, biarkan hukum yang berbicara. “Sudah, biarkan lembaga hukum yang bertindak. Saya belum pernah mendiskusikan ini dengan Presiden. Namun, saya meyakini Presiden mengikutilah,” tegas Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, di Istana Negara, Kamis 12 November 2015. Pratikno juga mengatakan, lazimnya, Presiden Jokowi, menyangkut masalah serupa, selalu tida

Presiden RI. Ir.Joko Widodo WANDINEWSPAPER - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi program penciptaan lapangan kerja melalui sinergi investasi dengan pondok pesantren. Program itu digagas Badan Koordinasi Penanaman Modal atas pemikiran Presiden Jokowi. “Saya bersyukur sekali sore ini ada kerja sama antara dunia investasi dan ponpes, alhamdulillah semoga kerja sama ini bisa diteruskan di daerah lain,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Rabu (11/10) kemarin seperti dilansir sebuah media online. Menurut Presiden Jokowi, program itu telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi para santri dan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Saat ini tercatat 9 juta santri tengah menempuh pendidikan menengah atas dan siap untuk bekerja. “Artinya ada 9,08 juta santri yang bisa menjadi karyawan dan pekerja di daerah masing-masing,” tambahnya. Di hadapan ratusan santri, J

Presiden RI. Ir. Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama  Wandinewspaper -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli memberikan saran supaya PT Freeport Indonesia dapat mengakhiri kontrak karya apabila tak mampu memenuhi lima syarat yang telah diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Adapun syarat pertama, Rizal mengatakan kalau PT Freeport Indonesia harus membayarkan royalti yang jauh lebih tinggi. Pemerintah sebelumnya menetapkan royalti tembaga yang naik dari 3,5 persen menjadi 4 persen, royalti emas naik dari 1 persen menjadi 3,75 persen dan untuk royalti perak naik dari 1 persen menjadi 3,25 persen. Syarat kedua yang disebutkan Rizal adalah PTFI harus dapat bertanggung jawab atas limbah hasil eksplorasi tambang mineral di Gunung Bijih, Mimika, Papua Barat. Ketiga adalah PTFI harus dapat melaksanakan ketentuan divestasi dengan cara melepas saham mayoritas ke nasional. Keempat, Rizal menagih janji dari PTFI untuk dapat membangun p

Presiden RI. Ir.Joko Widodo Wandinewspaper  - Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai sikap tegas terkait kontrak PT Freeport Indonesia. Menurutnya, Presiden RI Ir.Joko Widodo tidak akan memperpanjang kontrak Freeport sebelum kontrak berakhir. “Presiden punya sikap tegas, tidak akan perpanjang sebelum kontrak selesai dalam dua tahun,” kata Luhut saat bersilahturami dengan pemimpin media di kantor Menko Polhukam, Rabu (11/10) malam. Hadir pada acara itu, Menteri Dalam Negeri Tahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Menteri Luar Negeri Retno M, Kapolri Badrodin Haiti, dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso. Sementara dari pemimpin redaksi (pemred), hadir Margiono (Rakyat Merdeka), Budiman T (Kompas), Primus Dorimulu (Suara Pembaruan/Investor Daily/Beritasatu.com), Don Bosco Selaman (Beritasatu TV) dan Sabam Siagian (Jakarta Post). Luhut me