Presiden RI Jokowi Tolak Perpanjangan Kontrak Freeport Dengan Tegas

Presiden RI. Ir.Joko Widodo

Wandinewspaper - Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai sikap tegas terkait kontrak PT Freeport Indonesia. Menurutnya, Presiden RI Ir.Joko Widodo tidak akan memperpanjang kontrak Freeport sebelum kontrak berakhir.

“Presiden punya sikap tegas, tidak akan perpanjang sebelum kontrak selesai dalam dua tahun,” kata Luhut saat bersilahturami dengan pemimpin media di kantor Menko Polhukam, Rabu (11/10) malam.

Hadir pada acara itu, Menteri Dalam Negeri Tahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Menteri Luar Negeri Retno M, Kapolri Badrodin Haiti, dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso. Sementara dari pemimpin redaksi (pemred), hadir Margiono (Rakyat Merdeka), Budiman T (Kompas), Primus Dorimulu (Suara Pembaruan/Investor Daily/Beritasatu.com), Don Bosco Selaman (Beritasatu TV) dan Sabam Siagian (Jakarta Post).

Luhut menjelaskan masalah Freeport sebenarnya sangat sederhana. Kasusnya sama seperti Blok Mahakam yang habis masa berlakunya pada 2017. Dua tahun sebelumnya, bisa dilakukan negosiasi perpanjangan kontrak. “Kontrak Freeport akan habis pada 2021. Jika ada negosisasi soal perpanjangan kontrak, hal itu bisa dilakukan dua tahun sebelumnya, yakni pada 2019. 

Kalau pun Freeport ingin bergabung, kepemimpinan akan tetap dikuasai pemerintah,” jelas Luhut. 

Ia menegaskan pemerintah akan tetap menjalankan aturan yang telah ada, yakni melakukan pembahasan negosiasi setelah kontrak berakhir. 

Aturan itu tidak akan diubah pemerintah, sekalipun ada desakan atau intervensi dari manapun. “Saya bilang pada presiden agar PP (Peraturan Pemerintah) itu tidak diubah,” tegasnya (PJN)