Presiden RI Jokowi Tolak Perpanjangan Kontrak Freeport Dengan Tegas

Presiden RI. Ir.Joko Widodo

Wandinewspaper - Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai sikap tegas terkait kontrak PT Freeport Indonesia. Menurutnya, Presiden RI Ir.Joko Widodo tidak akan memperpanjang kontrak Freeport sebelum kontrak berakhir.

“Presiden punya sikap tegas, tidak akan perpanjang sebelum kontrak selesai dalam dua tahun,” kata Luhut saat bersilahturami dengan pemimpin media di kantor Menko Polhukam, Rabu (11/10) malam.

Hadir pada acara itu, Menteri Dalam Negeri Tahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Menteri Luar Negeri Retno M, Kapolri Badrodin Haiti, dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso. Sementara dari pemimpin redaksi (pemred), hadir Margiono (Rakyat Merdeka), Budiman T (Kompas), Primus Dorimulu (Suara Pembaruan/Investor Daily/Beritasatu.com), Don Bosco Selaman (Beritasatu TV) dan Sabam Siagian (Jakarta Post).

Luhut menjelaskan masalah Freeport sebenarnya sangat sederhana. Kasusnya sama seperti Blok Mahakam yang habis masa berlakunya pada 2017. Dua tahun sebelumnya, bisa dilakukan negosiasi perpanjangan kontrak. “Kontrak Freeport akan habis pada 2021. Jika ada negosisasi soal perpanjangan kontrak, hal itu bisa dilakukan dua tahun sebelumnya, yakni pada 2019.

Kalau pun Freeport ingin bergabung, kepemimpinan akan tetap dikuasai pemerintah,” jelas Luhut.

Ia menegaskan pemerintah akan tetap menjalankan aturan yang telah ada, yakni melakukan pembahasan negosiasi setelah kontrak berakhir.

Aturan itu tidak akan diubah pemerintah, sekalipun ada desakan atau intervensi dari manapun. “Saya bilang pada presiden agar PP (Peraturan Pemerintah) itu tidak diubah,” tegasnya (PJN)

Comments

Kapolda Jambi Ajak Warga Hindari Berita Hoax

Laporan Raden Soehoer Sumber : Infojambi.com WN-Jambi : Saat ini berita hoax makin menjadi-jadi, apalagi di media sosial. Kapolda Jambi, Brigjen Pol Muchlis AS, saat kunjungan kerja (kunker) ke Polres Batanghari, Rabu (7/3/2018) mengharapkan seluruh warga Jambi dan Batanghari menghindari berita hoax atau pemberitaan yang menyebarkan kebohongan, menyampaikan pesan pesan ujaran kebencian, termasuk provokasi yang menyebabkan masyarakat jadi berkotak-kotak atau berpecah belah. “Agar selalu kondusif, mulai saat ini hindari berita hoax dan sejenisnya,” kata Kapolda. Brigjen Pol Muchlis AS Orang nomor satu di Kepolisian Daerah Jambi ini merupakan putra Batanghari. Dia juga menyampaikan pesan khusus untuk masyarakat Kabupaten Batanghari, agar selalu menjaga situasi yang sudah kondusif dan menjaga kebhinekaan. “Untuk masyarakat Kabupaten Batanghari, saya berpesan agar menjaga situasi yang sudah kondusif. Menjaga nilai-nilai kebersamaan dan kebhinekaan dan saling menghorm

Kelahiran TNI Mulanya Tidak Direstui

Pelantikan Jendral Soedirman dilakukan oleh Presiden Soekarno [Foto/Perpustakaan Nasional] Pemerintah RI setelah proklamasi lebih mengedepankan jalur diplomasi ketimbang membentuk angkatan perang. BKR bermunculan di berbagai daerah atas inisiatif kaum muda dan menjadi cikal-bakal TNI. Usulan agar dibentuknya angkatan perang RI sempat ditolak. Hingga lahirlah BKR yang pada akhirnya nanti beralih-rupa menjadi TNI. WN - Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 itu tidak hanya memberikan kebahagiaan, namun sekaligus kewaspadaan. Jepang masih menjadi ancaman meski sudah kalah perang. Bisa saja terjadi bentrokan sebelum pasukan Sekutu tiba untuk melucuti senjata mereka. Selain itu, Sekutu juga perlu diwaspadai. Situasi genting ini memunculkan silang pendapat antara kaum muda dengan golongan tua. Para pemuda menginginkan agar Indonesia secepatnya membentuk angkatan perang, setidaknya untuk membela diri jika terjadi hal-hal di luar perkiraan. Apalagi, di berbaga

Presiden Joko Widodo : Tidak Ada Ruang Bagi PKI

JAKARTA- Presiden Joko Widodo menegaskan agar sejarah kelam kekejaman PKI terulang lagi. Demikian disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, (1/10). Bagi Jokowi, Hari Kesaktian Pancasila ini memiliki empat makna. "Yang pertama, jangan sampai sejarah kelam, kekejaman PKI, itu terulang lagi," Tegas Jokowi usai menghadiri upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur,(1/10). Selanjutnya, Hari Kesaktian Pancasila harus dimaknai agar bangsa Indoensia tetap berpegang teguh pada Pancasila dan menjaga persatuan kesatuan. Sehingga, tak ada ruang bagi ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila di Tanah Air. "Apalagi memberi ruang kepada PKI. Tidak," tegasnya. Makna ketiga yakni menegaskan posisi pemerintah yang berpegang teguh terhadap TAP MPRS Nomor 25 tahun 66. Di mana dengan jelas dilarang adanya PKI. "Artinya apa? Komitmen kita, komitmen sa

Search This Blog