Skip to main content

Kepala BIN : Perlu Pemahanan Baru dalam Pengamanan Negara



Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr.(H.C.) H. Sutiyoso  Membuka Acara Bedah Buku Letjen TNI (Purn) Marciano Norman

Diskusi Bedah Buku
Wandinewspaper - Jakarta ; Intelijen harus merespon dinamika politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya masyarakat dan sistem pertahanan keamanan. Sebagai petugas intelijen tidak boleh terdadak dan harus siap dengan berbagai dinamika. 

Oleh karena itu, perlu disusun pemahaman baru untuk menjadikan pemikiran bagi diri insan intelijen mensiasati perubahan dan dinamika masyarakat agar tidak terhambat dalam mengamankan negara. Demikian sambutan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen TNI (Purn) Sutiyoso ketika membuka acara bedah buku Intelijen Negara: Mengawal Transformasi Indonesia Menuju Demokrasi yang Terkonsolidasi karya Mantan Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2015. 

Kepala BIN mengatakan perkembangan teknologi dan informasi dalam era reformasi, membawa perubahan signifikan di dalam masyarakat. Sebagian besar merupakan perubahan kearah positif, tetapi tidak bisa dipungkiri penyalahgunaan teknologi dan informasi membawa dampak negatif di tengah masyarakat.  “Efek nyata yang menjadi fenomena di dunia intelijen sendiri adalah besarnya potensi ancaman akibat perkembangan teknologi dan informasi. Tingginya arus informasi berbanding lurus dengna semakin sulitnya kontrol informasi yang diterima masyarakat. 

Besarnya ancaman harus dapat ditanggulangi dengan peningkatan sumber daya manusia insan intelijen sebagai  fungsi cegah dini dan deteksi dini, “ jelas Sutiyoso.  

Terbentuknya UU Intelijen sebagai payung hukum, lanjut Sutiyoso, berimplikasi terhadap tuntutan profesionalisme seorang aparat intelijen. Tantangan yang akan dihadapi yaitu bagaimana insan intelijen dapat mengoptimalisasikan kemampuannya dalam ruang gerak yang semakin sempit. Peningkatan kualitas sumber daya insan intelijen adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk mengawal transformasi Indonesia agar dapat mengimbangi perkembangan teknologi informasi. 

Menurut Kepala BIN, intelijen negara core bisnisnya adalah keamanan negara, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Meskipun rezim dapat berganti, tetapi kepentingan nasional Indonesia harus tetap berjalan dengan baik. Diakhir sambutannya, Sutiyoso mengharapkan melalui buku intelijen negara: Mengawal Transformasi Indonesia Menuju Demokrasi yang Terkonsolidasi karya Letjen TNI (Purn) Marciano Norman dapat mendewasakan dan meningkatkan pemahaman serta sentimenal masyarakat yang selama ini bias terkait dengan dunia intelijen. (*) 

Comments

Popular posts from this blog

Kapolda Jambi Ajak Warga Hindari Berita Hoax

Laporan Raden Soehoer Sumber : Infojambi.com WN-Jambi : Saat ini berita hoax makin menjadi-jadi, apalagi di media sosial. Kapolda Jambi, Brigjen Pol Muchlis AS, saat kunjungan kerja (kunker) ke Polres Batanghari, Rabu (7/3/2018) mengharapkan seluruh warga Jambi dan Batanghari menghindari berita hoax atau pemberitaan yang menyebarkan kebohongan, menyampaikan pesan pesan ujaran kebencian, termasuk provokasi yang menyebabkan masyarakat jadi berkotak-kotak atau berpecah belah. “Agar selalu kondusif, mulai saat ini hindari berita hoax dan sejenisnya,” kata Kapolda. Brigjen Pol Muchlis AS Orang nomor satu di Kepolisian Daerah Jambi ini merupakan putra Batanghari. Dia juga menyampaikan pesan khusus untuk masyarakat Kabupaten Batanghari, agar selalu menjaga situasi yang sudah kondusif dan menjaga kebhinekaan. “Untuk masyarakat Kabupaten Batanghari, saya berpesan agar menjaga situasi yang sudah kondusif. Menjaga nilai-nilai kebersamaan dan kebhinekaan dan saling menghorm

Kelahiran TNI Mulanya Tidak Direstui

Pelantikan Jendral Soedirman dilakukan oleh Presiden Soekarno [Foto/Perpustakaan Nasional] Pemerintah RI setelah proklamasi lebih mengedepankan jalur diplomasi ketimbang membentuk angkatan perang. BKR bermunculan di berbagai daerah atas inisiatif kaum muda dan menjadi cikal-bakal TNI. Usulan agar dibentuknya angkatan perang RI sempat ditolak. Hingga lahirlah BKR yang pada akhirnya nanti beralih-rupa menjadi TNI. WN - Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 itu tidak hanya memberikan kebahagiaan, namun sekaligus kewaspadaan. Jepang masih menjadi ancaman meski sudah kalah perang. Bisa saja terjadi bentrokan sebelum pasukan Sekutu tiba untuk melucuti senjata mereka. Selain itu, Sekutu juga perlu diwaspadai. Situasi genting ini memunculkan silang pendapat antara kaum muda dengan golongan tua. Para pemuda menginginkan agar Indonesia secepatnya membentuk angkatan perang, setidaknya untuk membela diri jika terjadi hal-hal di luar perkiraan. Apalagi, di berbaga

Presiden Joko Widodo : Tidak Ada Ruang Bagi PKI

JAKARTA- Presiden Joko Widodo  menegaskan agar sejarah kelam kekejaman PKI terulang lagi. Demikian disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur,  (1/10). Bagi Jokowi, Hari Kesaktian Pancasila ini memiliki empat makna. "Yang pertama, jangan sampai sejarah kelam, kekejaman PKI, itu terulang lagi," Tegas Jokowi usai menghadiri upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur,(1/10). Selanjutnya, Hari Kesaktian Pancasila harus dimaknai agar bangsa Indoensia tetap berpegang teguh pada Pancasila dan menjaga persatuan kesatuan. Sehingga, tak ada ruang bagi ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila di Tanah Air. "Apalagi memberi ruang kepada PKI. Tidak," tegasnya. Makna ketiga yakni menegaskan posisi pemerintah yang berpegang teguh terhadap TAP MPRS Nomor 25 tahun 66. Di mana dengan jelas dilarang adanya PKI. "Artinya apa? Komitmen kita, komitmen sa